Wakil Wali Kota Depok Resmi Mundur dari PNS

Rimanews – Universtitas Islam Nasional (UIN) Syarif Hidayatullah menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengunduran diri Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad. Idris resmi mundur sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah bidang kerjasama Murodi menegaskan SK tersebut berasal dari Kementerian Agama. SK pemberhentian dengan hormat tersebut didasari permintaan Idris sebagai syarat maju di Pilkada Depok. Baca Juga Anas Urbaningrum imbau kader Demokrat gabung Hanura Sidang dipindah, Ahok: saya nurut saja Banser ingin bantu amankan natal, ini respons Kapolda Metro “Selama ini beliau (Idris) mengabdi di dua lembaga sudah lama jadi dosen. Terpanggil untuk mengabdi jadi wakil wali kota. Atas nama pimpinan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Setelah dinyatakan berhenti dari aparatur sipil negara akan abdikan diri sebagai calon wali kota. Beliau dikenal dosen santun dan kreatif serta menjabat sebagai Sekjen IKD Ikatan Dai Indonesia,” ungkap Murodi, Senin (19/10/2015). Artinya per 1 Oktober 2015, Idris Abdul Shomad sudah tidak mendapatkan segala fasilitas dan gaji sebagai PNS. Idris merupakan calon incumbent yang berpasangan dengan Pradi Supriatna dalam Pilkada Depok 9 Desember 2015 nanti. Status Idris sebelumnya merupakan PNS Golongan IV sebagai pengajar di UIN Syarif Hidayatullah. Namun keputusannya memilih maju dalam Pilkada Depok membuatnya mau tak mau mundur dari statusnya sebagai PNS. Idris sudah mengajar di UIN jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Komunikasi sejak tahun 1997 dan mendapatkan status PNS sejak tahun 2000. “Sebenarnya jika bukan karena Undang-Undang saya masih ingin mengajar di UIN. Namun sejak tahun 2000 sampai 2010 memang saya cuti PNS, meskipun cuti tetap interaksi dengan UIN dalam berbagai seminar. Saya jalani patuh dengan Undang-Undang, taat, merupakan sebuah konsekuensi pencalonan saya sebagai Walikota Depok periode 2016-2021,” tegas Idris. Idris menambahkan dengan mendapatkan SK resmi pengunduran dirinya, ia sudah memenuhi persyaratan maju sebagai Wali kota agar tidak berstatus PNS dengan syarat batas waktu penyerahan SK sebelum tanggal 22 Oktober. Ia pun mengundang pihak rektorat UIN ke Balikota Depok untuk menyerahkan langsung SK tersebut. “Kalaupun saya ingin mengajar lagi di sana paling hanya sebagai narasumber tamu. Karena sekarang status saya sudah mengundurkan diri Atas Permintaan Sendiri (APS),” kata Idris. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Wakil Wali Kota Depok , Peristiwa , Nasional

Sumber: RimaNews