Hedging Rupiah Tekan Utang Negara dan BUMN

RIMANEWS – Wacana pelaksanaan sistem hedging untuk melindungi mata uang Rupiah dan menekan risiko pertumbuhan utang negara telah diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa pejabat dan menteri antara lain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil, Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Kabareskrim Polri Suhardi Alius bertemu dengan Presiden untuk membahas hedging. Pertemuan tersebut menentukan beberapa syarat pelaksanaan hedging agar menekan kerugian dan utang negara. Rizal Djalil menyatakan hedging harus sesuai aturan. Baca Juga Rupiah Melemah 47 Poin dari Penutupan Kemarin Tiga BUMN Dapat Suntikan Modal Rp 7,5 Triliun Raksasa Internet Jepang Investasi Rp 664 Triliun di Amerika “Apabila hedging dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, akuntabel, kredibel, konsisten, dan tidak ada gratifikasi, maka tidak dapat ditafsirkan sebagai kerugian negara,” papar Rizal, Rabu (2/7). Oleh karena itu, pemerintah segera membentuk tim pelaksana hedging dalam waktu dekat. Gubernur BI Agus Martowardojo menilai hedging sangat berguna bagi lembaga negara seperti bumn yang memiliki utang luar negeri. “Sebagaimana diketahui, BUMN cukup banyak pinjaman luar negeri tapi penerimaan usahanya bukan dalam valas. Mereka perlu melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar,” kata Agus. Sebagai informasi, hedging merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kurs Rupiah saat melemah. Sehingga premi yang dibayarkan tidak menjadi kerugian negara apabila Rupiah menguat terhadap Dollar. (chus) Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : BI , BUMN , RUPIAH , negara , utang , Keuangan , HEDGING , BI , BUMN , RUPIAH , negara , utang , Keuangan , HEDGING

Sumber: RimaNews