Ahok Tersangka, Junimart Kecewa Putusan Mabes Polri

Jakarta – Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan Junimart Girsang, mengaku sangat kecewa dengan keputusan Mabes Polri tentang penetapan Ahok sebagai tersangka dan dicekal keluar negeri. Hal itu karena pemeriksaan Ahok dalam proses peyelidikan sifatnya non projustia dan sistem kerja itu klarifikasi. “Oleh karena itu, proses penyelidikan tidak ada tersangka ya. Di situ hanya ada pengadu dan saksi yang diperiksa oleh karena seyogyanya sesuai dengan KUHAP mestinya kalaupun Ahok ini ditetapkan tersangka harus dalam proses sidik, penyidikan bukan dalam proses penyelidikan. Oleh karena itu, Mabes Polri telah melakukan pelanggaran hukum dalam rangka dalam penegakan hukum. Kan tidak boleh begitu,” kata Junimart di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11). Junimart menuturkan, hal lain yang perlu dicermati adalah Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 yang belum dicabut hingga saat ini. Mestinya Penpes No 1 Tahun 1965 itu harus diterapkan kepada semua orang apabila ada dugaan ataupun seseorang yang melakukan penistaan agama. Seharusnya, kata anggota Komisi III DPR itu, menurut Penpres tersebut menegur, mengingatkan yang bersangkutan atau bila tetap mengulangi maka diterapkan pasal 156 a. Sehingga dalam kasus Ahok, tidak seketika pasal 156 a diterapkan. “Kita masih ingat pernah beberapa orang melakukan uji materil ke MK tentang pasal 156 a dan itu ditolak. Kenapa itu ditolak alasan MK, itu harus kembali Penpres No 1 Tahun 1965. Nah ini tidak diterapkan oleh Mabes Polri,” katanya. Sebagai kepala bantuan hukum advokasi pusat PDIP, Junimart mengaku sangat kecewa atas penetapan tersangka tersebut. Dalam waktu dekat ini, kata Junimart, pihaknya akan melakukan koordinasi DPP Partai dan Ahok untuk menyikapi status tersangka dan cekal Ahok tersebut. Hotman Siregar/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu